BPKP Temukan Potensi Pemborosan Anggaran Belanja Daerah hingga 21%

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan potensi pemborosan belanja daerah 21% dan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. 

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern 2023 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Hasil pengawasan internal terhadap beberapa aspek menunjukkan 58 proyek strategi nasional infrastruktur masih mandek pembangunannya. Dari sektor pembangunan manusia, penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target di 378 daerah. BPKP menemukan 43% program sasaran di daerah berpotensi tidak optimal. 

"Pengawas kami mendapati berbagai pelaksanaan program yang masih belum optimal penyelesaiannya," kata Yusuf Ateh.