Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons informasi soal masyarakat yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tapi tak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Jumlahnya mencapai 4 juta DPT.
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan alasan 4 juta masyarakat tak memiliki KTP-el itu masuk ke DPT. Sebab, mereka belum berumur 17 tahun saat proses pencocokan atau penelitian (coklit) pada 12 Februari sampai 14 Maret 2023.
Namun, mereka berpotensi menjadi pemilih saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. "Tentu mereka belum punya KTP-el secara fisik, tapi datanya telah kami dapatkan dan konfirmasi dengan Kartu Keluarga (KK)," terang Betty kepada Metro TV, Kamis 6 Juli 2023.
Betty memastikan para pemilih muda tersebut tetap bisa memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024. Calon pemilih bisa menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat mencoblos.
"Misal pemilih nanti membawa KTP-el atau Kartu Keluarga tetap bisa terlayani di TPS," kata Betty.
Sejauh ini, KPU telah menetapkan 204 juta orang dalam DPT nasional Pemilu 2024. DPT tersebut diperoleh dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dalam negeri.
