NEWSTICKER

Sidang Kasus Sambo, Gayus Lumbuun: Hakim Harus Pertimbangkan Kebenaran Yuridis

10 January 2023 11:41

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, mengatakan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, sosiologis, filosofis.

Dalam rangkaian pembuktian pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), salah satu materi yang selalu diperdebatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), jaksa dan terdakwa Ferdy Sambo adalah perintah bunuh Brigadir J.

Ferdy Sambo tetap membantah Eliezer sepanjang sidang, dan menyebut perintah darinya "hajar Chad", bukan tembak atau bunuh Yosua.

Sementara, sejak penyidikan hingga sidang Richard Eliezer tetap berkeyakinan ia diperintah Sambo membunuh Brigadir J, dengan cara menembak. Saat Brigadir J datang, Sambo langsung menarik dan menyuruhnya berlutut.

Menurut kesaksian Eliezer, Brigadir J berlutut tepat di depan tangga dan kemudian Sambo berteriak menyuruhnya menembak Brigadir J.

Dengan demikian Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, ikut menanggapi soal perdebatan Sambo yang bersikeras tidak perintahkan Eliezer untuk tembak Brigadir J. 

"Kepada hakim itu di pastikan dan ditentukan oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di Pasal 50 mengamanatkan agar hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan yuridis, kebenaran sosiologis dan kebenaran filosofis," ujar Gayus Lumbuun.

Gayus menjelaskan dalam analisis kebenaran, walaupun Ferdy Sambo memerintahkan menghajar atau menembak, itu merupakan perintah jabatan yang tidak sah dan di luar wewenang. Hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang. 

"Dalam analisis kebenaran yuridis, saya menggunakan Pasal 51 Ayat 2. baik dia (Ferdy Sambo) itu memerintahkan menghajar maupun menembak, itu sudah merupakan perintah jabatan yang tidak sah, perintah jabatan yang tambah wewenang, tidak boleh polisi itu memerintahkan hajar maupun menembak pada bawahannya terhadap siapapun," lanjut Gayus.

Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.