NEWSTICKER

Pengesahan UU PDP Dinilai Perkuat Peran Pemerintah dalam Pengawasan PSE

21 September 2022 12:45

Setelah mendapat serangan hacker hingga mengalami kebocoran data, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI.

Pada 24 Januari 2020 lalu, naskah RUU PDP diserahkan kepada Presiden Jokowi sampai akhirnya pada l 20 September 2022 resmi disahkan menjadi UU. Butuh waktu dua tahun untuk mengesahkan UU tersebut, padahal UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) merupakan hal penting yang dapat menjadi tameng bagi masyarakat Indonesia dari serangan para penjahat dunia siber.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengatur mulai dari hak sampai sanksi pelanggaran yang dilakukan seperti yang diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

"Undang-undang PDP ini mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing," ujar Johnny.

UU PDP dinilai dapat memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam penegakan aturan pengelolaan data masyarakat. Serta mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik yang dilakukan publik, privat, dan swasta. 

Peraturan perundangan ini dinilai sebagai momentum mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi. Sehingga, pengelolaan data yang dilakukan pemerintah, privat, dan swasta dapat menghormati hak subjek data pribadi.

Johnny juga menegaskan dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik, Kominfo akan berperan sebagai pihak pengawasnya.