Ongkos transportasi menjadi biaya bulanan tertinggi bagi warga untuk pulang pergi menuju tempat kerja. Idealnya, biaya transportasi menghabiskan maksimal 10?ri total biaya hidup per bulan. Namun kenyataannya, tidak jarang biaya transportasi justru menjadi pengeluaran yang memakan porsi besar.
Bekasi menjadi salah satu wilayah dengan ongkos transportasi bulanan tertinggi. Meski bukan di jam sibuk, namun Stasiun Tambun tetap dipadati penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta.
Penumpang terlihat menggunakan berbagai transportasi untuk menuju ke stasiun. Mulai dari ojek online hingga membawa kendaraan pribadi.
Warga Bekasi harus mengeluarkan ongkos hingga Rp1,9 juta per bulan hanya untuk transportasi atau sekitar 14?ri total biaya hidup per bulan. Padahal, idealnya hanya 10%.
Memanfaatkan transportasi umum seperti KRL memang murah, hanya Rp8.000 pulang pergi dari Stasiun Tambun hingga Sudirman. Namun, transportasi menuju dan dari stasiun ke tempat tujuanlah yang menjadi masalah.
Danang, misalnya. Danang adalah pegawai swasta yang tinggal di Tambun, Kabupaten Bekasi, dan bekerja di kawasan HI, Jakarta Pusat. Danang merincikan pengeluarannya dalam sebulan ternyata 25% habis untuk ongkos transportasi.
"Saya dari rumah itu naik motor sampai Stasiun Tambun. Kemudian, saya lanjutkan dengan KRL sampai Sudirman. Dari Sudirman, saya bisa jalan kaki, bisa pakai Gojek, tergantung kondisi. Paling sering karena buru-buru biasanya Gojek," katanya, dikutip dari tayangan
Metro Siang,
Metro TV, Kamis, 14 Agustus 2025.
Meski sudah bertahun-tahun pengeluarannya habis untuk ongkos, bukan berarti Danang tak mencari alternatif lain. Namun, kemacetan jalanan dari Tambun menuju Jakarta yang sering tak masuk akal membuatnya menyerah menggunakan kendaraan pribadi.
"Naik motor mungkin jaraknya lebih cepat, cuman tenaga yang dikeluarin lebih banyak. Jadi, saya emang dari dulu putusin naik
KRL," ujarnya.
Sementara mencari kos-kosan di Jakarta juga bukan jalan keluar. Mahal dan menurutnya pulang pergi sejauh 35 km menggunakan transportasi umum masih bisa dijangkau.
"Menurut saya mending masih
better untuk jalan dari rumah PP," ucap Danang.
Danang hanya satu dari ribuan masyarakat yang harus berdesakan, macet-macetan, dan masih harus merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk mengongkosi transportasi dari rumah ke tempat kerja tiap harinya.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, pemerintah perlu mendesain ulang sistem integrasi moda transportasi secara sistemik sesuai kebutuhan. Subsidi transportasi pun tak hanya difokuskan pada tarif utama saja, namun akses ke dan dari moda transportasi utama harus diperhitungkan.
"Subsidi transportasi sebaiknya hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (
Bus Rapid Transit), tetai juga mencakup biaya akses ke dam dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif," kata Andi.
Sementara Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimodal Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut agar biaya dianggap murah bukan hanya soal menurunkan tarif, namun juga meningkatkan pendapatan. Ia menyebut transportasi umum perlu mempermudah masyarakat agar bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.
"Ini tugas kami juga bagaimana mempermudah masyarakat bergerak melalui transportasi umum hingga mereka bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan (lebih tinggi)," ujar Risal.
Selaras dengan Danang, ia berharap pemerintah tak hanya memperhatikan moda transportasi besar seperti kereta atau bus, namun juga bagaimana cara pengguna menuju ke stasiun dan halte dari tempat tinggalnya.
Ongkos transportasi yang membuat kantong jebol tak semata karena mahalnya harga transportasi. Namun integrasi antar moda, justru jadi kunci utama.
Streaming