Kejagung Tegaskan Upaya PK Silfester Matutina Tak Ganggu Proses Eksekusi

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 RI Jusuf Kalla (JK). Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan PK tidak menyetop eksekusi untuknya.

“Prinsipnya PK tidak menunda eksekusi (terhadap Silfester),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Anang mengatakan, Kejagung mempersilakan eksekusi Silfester kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Jaksa eksekutor di sana yang memiliki kewenangan untuk memenjarakan Silfester berdasarkan perintah pengadilan.

“Silakan, itu kewenangan Kejari Jakarta Selatan,” ucap Anang.

Melalui laman resmi Mahkamah Agung (MA), Silfester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 dibacakan tanggal 20 Mei 2019. Dengan Hakim Ketua H Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota H Eddy Army dan Gazalba Saleh.

Dalam Putusan MA ini disebutkan bahwa Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP. Belakangan, Pakar Telematika, Roy Suryo pun mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) segera mengeksekusi Silfester atas kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu.

Roy yang juga terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), bersama sejumlah aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Silfester Matutina di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang, 30 Juli 2025. Kasus hukum yang menimpa Silfester merupakan perkara lama pada Mei 2017, saat ia dilaporkan oleh 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hasil persidangan memutuskan Silfester terbukti bersalah, bahkan hingga tingkat putusan kasasi. Namun, hingga saat ini Silvester belum pernah menjalani hukuman tersebut.