SEMUA negara di dunia, termasuk Indonesia, kini sedang menanti kabar resmi dari Amerika Serikat, siapa yang menang dalam Pilpres AS, Donald Trump atau Kamala Harris. Semua negara terus memantau perkembangan perolehan suara keduanya karena siapa pun pemenangnya, dia yang akan menentukan arah ekonomi dan politik global.
Ya, sebagai negara adidaya, AS harus diakui masih memegang peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi global. Apalagi ekonomi banyak negara kini masih terseok-seok untuk kembali pulih setelah guncangan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Indonesia, misalnya, terus mendapat kabar kurang sedap dari Badan Pusat Statistik (BPS) karena laju pertumbuhan ekonomi turun sejak awal tahun. Pada kuartal I-2024, ekonomi masih mampu tumbuh 5,11% secara tahunan, tapi terus turun pada dua kuartal berikutnya, 5,05% pada kuartal II dan 4,95% pada kuartal III. Banyak ekonom menyebut lesunya ekonomi Indonesia akan terus berlanjut hingga awal tahun depan.
Kemenangan Trump atau Harris di Pilpres AS tentu saja juga akan ikut menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Apalagi, AS masih merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, per April 2024, ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar US$19,62 miliar dengan produk utama seperti minyak kelapa sawit, ban karet, dan alas kaki.
Rilis hitung cepat sejumlah lembaga survei dan media massa AS menempatkan Trump melesat jauh meninggalkan Harris, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup Selasa (5/11) waktu setempat. NBC News misalnya, yang mencatat 266 eletoral college diraih Trump, meninggalkan Harris yang mendapat 219 electoral college.
Selisih suara yang terpaut jauh tersebut menjadi dasar dari berbagai prediksi yang menempatkan kemenangan Trump sudah di depan mata. Prediksi itu kembali mengingatkan kita pada kebijakan-kebijakan garis keras Trump pada kurun 2017-2021 saat memimpin Negeri Paman Sam.
Trump dikenal dengan kebijakan proteksionismenya tanpa ampun terhadap negara mana pun. Kala itu, Tiongkok menjadi musuh besarnya dalam perang dagang yang dicanangkannya. Ia menetapkan tarif impor tinggi untuk produk-produk asing, sampai 10%-20%. Bahkan, ia menerapkan 60% tarif impor untuk produk tertentu dari Tiongkok.
Imbasnya, industri manufaktur Tiongkok mengalami kelebihan produksi karena barang-barangnya tak bisa masuk pasar AS. Alhasil, Tiongkok menjalankan strategi dumping dengan menyasar negara-negara yang yang belum efisien biaya produksinya, termasuk Indonesia.
Sejak 2017 hingga kini, produk-produk Tiongkok masih membanjiri pasar Indonesia karena harganya yang teramat murah. Satu per satu perusahaan manufaktur kolaps hingga akhirnya tutup. Dampaknya, tren PHK terus meningkat dari waktu ke waktu.
Itu hanyalah salah satu contoh dampak kebijakan Trump. Lainnya, masih banyak lagi. Cap sebagai raja tega hingga caci maki begitu santer mengarah ke dia. Namun tak pernah dihiraukannya, apalagi kemudian banyak kebijakan Trump kala itu didukung mayoritas masyarakat AS karena dianggap melindungi industri domestik AS dari persaingan luar negeri.
Kini, Indonesia harus kembali keluar dari zona nyaman untuk menghadapi kemungkinan bergolaknya kembali ekonomi global akibat kemenangan Trump.
Pemerintah tentunya perlu merumuskan kembali kebijakan untuk melindungi industri lokal dari dampak kebijakan proteksionisme yang kemungkinan besar akan kembali diberlakukan Trump.
Dalam jangka panjang, Indonesia juga mesti memperkuat daya saing ekonomi melalui diversifikasi ekspor dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Langkah itu bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS.
Memang masih seumur jagung, tapi itu tentunya tak bisa jadi alasan pembenar bagi Kabinet Merah Putih untuk belum menyiapkan strategi menghadapi perubahan kebijakan AS. Presiden Prabowo Subianto mesti segera bergerak cepat agar tak terlambat mengantisipasi.
Streaming