Tuntaskan Sengkarut Data Beras

Koordinasi antara kementerian dan lembaga di negeri ini masih menjadi persoalan klasik yang tak bisa dituntaskan. Selalu terulang. Contoh mutakhir ialah data produksi beras yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog).

Kementan menyatakan produksi beras sangat optimal alias surplus, yakni di atas 10,42 juta hektare. Dikatakan hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai stok pangan yang cukup. Alhasil, Indonesia tidak perlu mengimpor beras.

Itu berbeda dengan pernyataan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Lembaga itu mengakui kondisi beras mengalami defisit. Celakanya, harga beras pun merangkak naik. Bulog akhirnya mengambil jurus impor beras yang dimulai pada Jumat (16/12) dengan mendatangkan 5. 000 ton beras asal Vietnam.

Data yang berbeda dari kedua lembaga yang sama-sama mengurus beras membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa risau. Menurutnya, dari tahun ke tahun masalah data produksi beras tak pernah sama. Perbedaan data itu membingungkan. Kondisi itu, menurut Suharso, disebabkan metodologi yang berbeda dan ego sektoral yang masih menguat.

Perbedaan data produksi beras jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan membingungkan masyarakat. Terlebih pemerintah mengeklaim Indonesia selama tiga tahun berturut-turut tidak mengimpor beras.

Jadi, sangat mengherankan apabila tiba-tiba sekarang kita mengimpor beras. Apalagi Presiden Jokowi sendiri sering mengeluhkan, bahkan malu terhadap kegemaran negeri yang melimpah ruah sumber daya alamnya ini mengimpor beragam komoditas penting, termasuk beras.

Sebaiknya Kementan, Bulog, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian duduk satu meja membahas data produksi beras yang berbeda-beda.