IMF Dinilai Terlalu Campur Tangan Kebijakan Pemerintah Indonesia Soal Hilirisasi

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah Indonesia menghapus kebijakan hilirisasi. IMF menilai kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

Pandangan IMF itu tertuang pada paparan artikel For Constitution, di mana ini mengacu pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat hilirisasi. IMF berharap agar menghapus kebijakan hilirisasi secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. 

Langkah IMF langsung menuai kritik. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah meminta pemerintah tetap tegas menjalankan kebijakan hilirsasi.

Selain itu pemerintah dan aparat juga harus mengusut tuntas dugaan penyelundupan jutaan biji nikel ke Tiongkok yang merugikan negara hingga Rp575 miliar rupiah.

Sementara itu menurut pengamat pertambangan dan peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyebut Indonesia tidak perlu takut dengan pernyataan IMF. Alasannya Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat kepada investor karena 27% pasar nikel dunia dikuasai Indonesia.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menilai IMF menerapkan standar ganda soal kebijakan larangan ekspor komoditas. Pemikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hilirisasi juga tidak tepat.