Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan ruang resmi untuk memberikan klarifikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukannya bukti fisik ijazah SMA atau sederajat. Andi menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI dapat menjadi momentum tepat bagi Gibran untuk meluruskan tuduhan tersebut.
Andi menegaskan bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak memuat klausul diskualifikasi, pernyataan mengenai tidak ditemukannya ijazah tetap menempatkan posisi Gibran pada situasi yang dirugikan. Terlebih, selama proses persidangan di MK, Gibran pribadi maupun perwakilan instansi sekolahnya dari Singapura dan Australia tidak pernah dihadirkan untuk memberi keterangan.
"Walaupun tidak ada kata diskualifikasi, tapi di situ ada kata tidak ditemukan ijazah. Jadi dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu menurut saya kalau ada pihak yang dirugikan, itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi," ujar Andi Arief dikutip dari Primetime News, Metro TV, Rabu 14 Oktober 2026.
"Karena kalau kita amati kemarin persidangan di MK itu tidak menghadirkan Mas Gibran-nya sendiri dan tidak menghadirkan misalkan sekolahnya yang di Singapura atau yang di Australia. Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri," tambahnya.
Sebagai perbandingan, Andi mencontohkan dinamika politik pada 2010 saat pembentukan Pansus Bank Century di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, tuduhan dialamatkan kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, alih-alih menghambat, Presiden SBY membiarkan Pansus DPR bekerja hingga akhirnya seluruh tuduhan tersebut terpatahkan.
"Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboy-koboy Senayan menggulirkan pansus. Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus. Justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada. Alkisah Pak Boediono tidak terlibat, Partai Demokrat tidak terlibat, dan Ibu Sri tidak terlibat, jadi patah-patahlah Pansus Century itu," jelas Andi.
Atas dasar pengalaman historis tersebut, Andi meyakini bahwa forum Pansus DPR justru akan menguntungkan posisi Gibran untuk membuktikan keabsahan kualifikasi pendidikannya secara terbuka.
"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan, kalau ada pansus yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran, karena Mas Gibran bisa klarifikasi," tegasnya.
Streaming