Presiden Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Merah Putih Beroperasi di Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri koordinator di Istana Negara pada Kamis, 23 Juli 2026. Fokus utama pertemuan ini adalah akselerasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Presiden menargetkan sebanyak 30 ribu unit Koperasi Merah Putih sudah beroperasi penuh pada akhir 2026. Hingga saat ini, tercatat baru ada 1.000 lebih unit yang telah berjalan. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan perputaran uang di tingkat desa hingga Rp223 triliun per tahun.

Berantas Rentenir dan Potong Rantai Pasok

Salah satu tujuan strategis dibentuknya Koperasi Merah Putih adalah untuk memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir. Presiden menyoroti bunga tinggi dari rentenir mencapai satu persen yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi warga.

Selain itu, koperasi ini didesain untuk memotong rantai distribusi pangan yang terlalu panjang. Saat ini, terdapat empat hingga lima tahapan distribusi dari pusat ke daerah yang menyebabkan keuntungan ekonomi sebesar Rp313 triliun hanya dinikmati oleh pihak perantara (tingkat menengah).

“Koperasi Merah Putih ini akan berfungsi untuk mendistribusikan bahan-bahan pokok dari pusat ke daerah, sehingga akan berfokus pada pihak petani dan juga konsumen. Dengan ini akan mampu menggerakkan kondisi perekonomian di daerah. Dan Prabowo menyebutkan dengan hal ini nantinya margin yang akan diterapkan atau keuntungan yang diperoleh untuk Koperasi Merah Putih ini hanya sekitar 5 hingga 10 persen. Dengan angka ini Prabowo meyakini kondisi perekonomian di tengah masyarakat khususnya di desa ini akan menggeliat lebih tinggi khususnya oleh petani,” ujar jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo dalam tayangan Prioritas Indonesia, Kamis, 23 Juli 2026.

Koperasi Sebagai Infrastruktur Negara

Pemerintah juga berencana memfungsikan Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur negara, khususnya dalam penyaluran barang subsidi seperti beras, minyak goreng, dan gula. Koperasi di tingkat desa akan dioptimalkan sebagai gudang logistik pangan guna mendukung kinerja Bulog.

Langkah ini diambil mengingat saat ini pemerintah masih banyak menyewa gudang untuk penyimpanan stok pangan. Dengan menjadikan koperasi sebagai titik penyimpanan dan distribusi, diharapkan bantuan subsidi dapat terserap lebih cepat, tepat sasaran, dan mencegah terjadinya kelangkaan barang di daerah.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.