Bedah Editorial MI: Gerak Cepat Revisi UU Ciptaker

Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadapi ujian serius. Konstitusional tidaknya undang-undang yang juga biasa disebut omnibus law itu akan ditentukan dalam kurun waktu maksimal dua tahun ke depan, tergantung serius tidaknya pemerintah dan DPR memperbaikinya. Jalan terjal menghadang UU Ciptaker setelah ada putusan Mahkamah Konsitusi, kemarin. Dalam sidang uji formil, Majelis Hakim MK menetapkan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Dengan tujuan dan spirit apik seperti itu, UU Ciptaker harus tetap ada sebagai pedoman perbaikan dunia usaha dan investasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan DPR tidak boleh abai menjalankan putusan MK. Perbaiki UU Ciptaker segera, jangan ditunda-tunda.