Wacana Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Tuai Reaksi Beragam

Tak lama setelah program makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan pemerintah, muncul perdebatan baru. Persoalan ini bermula saat Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa anggaran Rp71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025 dan
masih membutuhkan Rp420 triliun untuk membiayai Desember 2025 dengan jumlah pengguna manfaat lebih dari 80 juta orang. 

Persoalan anggaran inilah yang mendorong Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin melempar wacana ke publik. Sultan melontarkan ide penggunaan dana zakat. Menurutnya pemanfaatan dana zakat itu dapat meringankan beban APBN. 

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPD RI Selasa, 14 Januari 2025.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Wacana yang disampaikan Ketua DPD itu memunculkan respons yang beragam. Bagi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad, wacana itu bisa saja diterapkan jika targetnya para fakir miskin. Baznas meminta langkah verifikasi terlebih dahulu untuk yang bukan fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ungkap Noor Achmad.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto menilai tidak tepat penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis. KSP memastikan program andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran itu memakai APBN secara bertahap.

"Gak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu (usulan) sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujar Putranto di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.