Pertamina Hanya Pindah Tempat Isi Gas dan Tangki Plumpang ke Lahan Pelindo
17 March 2023 18:05
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan tidak semua fasilitas Depo Plumpang akan dipindahkan ke lahan Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Pemindahan hanya dilakukan pada area tangki dan fillin set (tempat pengisian gas). Ini dikatakan Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (16/3/2023).
Nicke menegaskan Depo Plumpang tidak mungkin ditutup dalam waktu dekat karena sangat berperan sangat penting sebagai pemasok 15?ri total keseluruhan BBM nasional, sehingga jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar.
"Kita tidak mungkin menutup atau memindahkan (Plumpang) hari ini. Karena Plumpang ini, kalau dilihat dari coveragenya ini 15?ri stok nasional. Yang menyuplai tadi 19 kota/kabupaten untuk BBM dan 22 kota/kabupaten ntuk elpiji," ujar Nicke Widyawati.
Pemindahan Depo Plumpang ke lahan Pelindo baru bisa dilakukan akhir 2024 dan pembangunannya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Sementara, hal yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah membangun buffer zone (kawasan penyangga) di Depo Plumpang sebagai pembatas antara Depo dan pemukiman warga.
Disebutkan bahwa Pertamina telah berencana membangun buffer zone pada 2009 tetapi tidak berhasil dilakukan. Dengan kejadian kebakaran di Depo Plumpang ini maka Pertamina harus segera membangun buffer zone.
Hasil inspeksi awal menujukkan, jumlah bangunan terdampak buffer zone sebanyak 722 bangunan untuk Plumpang dan 533 bangunan untuk buffer zone Elnusa.
Sementara itu Komisi VII DPR RI meminta Pertamina untuk melakukan audit menyeluruh yang nantinya diumumkan secara transparan kepada masyarakat.
"Kami minta dilaksanakan audit yang menyeluruh yang komperhensif, audit investigasi, audit pembelian, dan audit lainnya. Hasil audit tersebut nanti diumumkan secara transparan kepada masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.
DPR memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk melaporkan hasil audit investasi kebakaran Depo Plumpang. Penerapan hasil audit harus dilaksanakan secara tegas, tidak hanya untuk fasilitas Plumpang, namun juga berbagai fasilitas objek vital Pertamina lainnya.
Komisi VII DPR juga tidak lupa mengapresiasi Pertamina yang bergerak cepat dalam menangani korban kebakaran baik medis maupun insentif.
