Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Jan S. Maringka menyatakan perlu ada percepatan pembangunan ketahanan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
Hal itu dilakukan untuk menghadapi tantangan pertanian, antara lain adanya ancaman el-nino, ancaman alih fungsi lahan, dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
Jan S. Maringka menyebut percepatan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bisa dilakukan dengan tiga syarat, yakni ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan. Hal tersebut sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian untuk dapat membangun lumbung pangan di desa.
Kementerian Pertanian dan kepala daerah berkomitmen untuk bersama mengawasi penerbitan peraturan daerah Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) terhadap perlindungan lahan pertanian. Salah satunya Bupati Kepulauan Talaud yang menandatangani Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
"Peraturan daerah ini berisi tentang bagaimana perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian," kata Jan S. Maringka.
Selain itu, Irjen Kementan Jan S. Maringka telah menginisiasi program 'Jaga Pangan Jaga Masa Depan'. Pada kesempatan yang sama, Jan Maringka juga melakukan gerakan tanam pohon buah serta penanaman biji jagung.
