Ketua Umum PKB sekaligus bacawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar, mendukung langkah KPK membantu upaya pemberantasan korupsi. Banyak pihak menilai pengusutan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI ini bernuansa politis.
“Kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati. Kalau dipanggil atau dimintai informasi, saya juga berkali-kali dipanggil KPK waktu jadi Menteri (Ketenagakerjaan),” jelas Muhaimin Iskandar kepada Metro TV.
Gus Imin dipanggil oleh KPK tidak lama setelah deklarasi menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ia dipilih menjadi bacawapres oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan disambut baik oleh PKS.
Namun Menko Polhukam Mahfud MD, meyakini pemanggilan Gus Imin oleh KPK sebagai saksi, bukan politisasi hukum. Mahfud juga sepakat kalau hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan politik.
“Pendirian negara bahwa, tidak boleh hukum dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh,” kata Mahfud MD.
