BPS Akui Kekurangan Anggaran untuk Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi pada 2026 mendatang. Namun, untuk menggelar kegiatan yang akan melibatkan ratusan ribu petugas ini, BPS masih menghadapi kekurangan anggaran lebih dari Rp1 triliun.

Berbagai persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026 sudah mulai dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga rekrutmen tenaga lapangan. Namun, dalam sebuah sosialisasi di Kaliurang, Yogyakarta, terungkap bahwa dari permohonan tambahan dana sebesar Rp1,3 triliun, yang baru disetujui hanya Rp300 miliar.

Sebelumnya, BPS telah menerima pagu indikatif sebesar Rp3,69 triliun. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk membiayai seluruh program dan operasional kegiatan statistik nasional.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pemenuhan kekurangan anggaran tersebut akan terus diupayakan agar Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar.

"Kekurangan dana tentu akan tetap diupayakan, dan kami juga yakin bahwa pemerintah akan memenuhi hal tersebut karena Sensus adalah amanat dari undang-undang dan harus dilaksanakan," ujar Sonny.

"BPS terus melakukan persiapan secara optimal meskipun masih terkendala dengan kekurangan anggaran. Kami yakin, karena komunikasi sudah dilakukan dan juga DPR serta Presiden sangat mendukung BPS," tambahnya.