Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto berharap peraturan presiden segera dikeluarkan merespons maraknya kasus
keracunan makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan bila pola produksi dan distribusi tidak dievaluasi maka kasus keracunan akan semakin marak.
"Saya berharap perpres dikeluarkan segera lalu penjaminan mutu internal eksternal dilakukan. Jangan berharap bahwa pola seperti ini dipertahankan. Kalau pola ini dipertahankan, berani taruhan sama saya. Semakin banyak jumlah dapur yang berdiri, semakin banyak jumlah keracunan," ujarnya dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hari ini, Rabu, 1 Oktober 2025.
"Anda bisa bayangkan? 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda enggak punya Perpres, bagaimana anda mau melibatkan Kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali kapan Perpresnya turun?" tambahnya.
BGN Langgar Banyak Peraturan
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut BGN sudah banyak melanggar standar kesehatan dan keselamatn pangan. Ia menegaskan keselamatan rakyat dalam program MBG tidak bisa ditawar.
"Kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP No. 86 Tahun 2019 sudah kita ingatkan tadi. Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes No. 14 Tahun 2021, lalu PMK nomor 2 tahun 2023 yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak tidak bisa ditawar. Karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan," katanya.
DPR Harapkan Komunikasi Empatik dari Pemerintah
Ia berharap adanya komunikasi yang lebih empatik dari penanganan krisis tersebut. Pasalnya klaim keracunan MBG hanya 1 persen dianggap mencederai perasaan rakyat.
"Tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik. Enggak bisa. Bapak jangan memberi informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih, Pak? Presiden bilang hanya 1 persen dan Itu mencederai perasaan rakyat," ucapnya.
"Dan saya meyakini fenomena keracunan ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang enggak dilaporkan. Dilaporkan kalau sudah sampai rumah sakit atau puskesmas. Harus dibangun komunikasi yang berempati
baik dengan masyarakat. BGN belajar dari situ. Ini saran moral saja," tambahnya.
Sebelumnya pada Kamis, 25 September 2025, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari mengungkap ada ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Sehingga kalau bicara standar kesehatan hingga keselamatan pangan, SLHS yang ngomong siapa? KSP (Kantor Staf Presiden) sendiri loh. Mereka bilang hanya 36 dari 8.000 yang punya SLHS. Anda bisa bayangkan kalau SLHS enggak dipenuhi lalu SPPG mengolah makanan tanpa standar hasilnya apa?" ujar Edy.
Streaming