Analis politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai, gaya komunikasi Mahfud MD yang blak-blakan soal temuan PPATK atas transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu, merupakan sebuah upaya mendorong transparansi dan akuntanbilitas dalam konteks TPPU atau sistem keuangan negara.
"Apa yang dilakukan pak Mahfud berpotensi mengusik zona nyaman dari sejumlah pihak terutama TPPU," ujar Khoirul Umam.
Khoirul juga mengungkap, terdapat sejumlah pihak yang berpotensi memiliki kaitan kuat dengan isu-isu saat ini. Misalnya, para elite-elite kekuatan politik (politically exposed person) yang terkait dengan pemilik korperasi besar (beneficial ownership) yang memiliki hubungan cukup kuat dengan kekuasaan.
Khoirul Umam menyatakan, apabila data yang diungkap oleh Mahfud MD bersumber dari PPATK itu benar berkaitan dengan elite politik, maka besar kemungkinan ini bukan hanya menjadi isu hukum. Namun, juga bisa merembet menjadi isu politik.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi semangat Mahfud MD untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Di satu sisi juga harus diakui bahwa koordinasi antar kementerian dan kelembagaan di Indonesia masih lemah. Meski begitu, Arsul Sani meminta semua pihak membuka sebuah persoalan sejelas-jelasnya. Sehingga tidak hanya menjadi bola liar atau gimmick yang meresahkan publik.
Arsul Sani menyebut, Indonesia merupakan negara hukum, maka segala hal-hal yang menyangkut dugaan penanganan tindak pidana apapun tentu harus ada pada prinsip proses hukum yang semestinya.
"Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa DPR ingin menutup-nutupi atau ada pada arah sebaliknya itu saya katakan salah besar," ujar Arsul Sani.
