NEWSTICKER

Pastikan Keadilan dalam RKUHP

3 August 2022 07:45

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah berlangsung lama sejak 2015. Pembenahan dan sinkronisasi ulang pun telah dilakukan setelah RKUHP didemo besar-besaran pada September 2019. Demo itu pula yang membuat RKUHP batal naik ke pembahasan tingkat II (paripurna). 

Namun, pembahasan panjang itu nyatanya belum cukup untuk menyempurnakan RKUHP. Meski awal Juli lalu pemerintah telah menyerahkan lagi draf final RKUHP ke DPR, sejumlah pasal masih kontroversial. Sebab itu, kita harus berani menyatakan bahwa RKUHP masih butuh pembahasan. Inilah yang harus dilakukan, bukan mengejar pengesahan sebelum 17 Agustus atas alasan kado HUT RI.

‘Kado’ justru dapat menjadi petaka jika banyak pasal karet dibiarkan. Karena itu, kita sepakat dengan perintah Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk membuka diskusi masif dengan masyarakat, meski di DPR sudah sampai tahap akhir pembahasan. Perintah Presiden itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, kemarin. 

Perintah Presiden menunjukkan bahwa ia kembali mendengar aspirasi masyarakat dan menyadari pentingnya RKUHP yang tanpa cacat. KUHP merupakan salah satu pedoman penting untuk tegaknya keadilan. Dalam KUHP semestinya terwujud hukum yang berlandaskan Pancasila, termasuk semua norma, asas, dan prinsip yang diterima masyarakat kita yang multietnik dan kultur.

Dengan masih banyaknya cacat dalam RKUHP, sudah selayaknya pembenahan dilakukan serius. DPR pun semestinya menjadi pihak pertama yang menolak draf RKUHP. Tanpa adanya pembenahan di pasal-pasal krusial tersebut, RKHUP tidak boleh disahkan.