NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Memastikan Partai Taati Ketentuan

2 August 2022 08:08

Syarat partai untuk menjadi peserta Pemilu 2024 memang tak berubah ketimbang sebelumnya. Sebut saja, mereka harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Partai juga mesti memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi, di 75% kabupaten/kota, dan di 50% kecamatan. Belum lagi soal keterwakilan perempuan di kepengurusan. 

Namun, melakukan verifikasi bukanlah pekerjaan gampang. Perlu keseriusan dan kecermatan luar biasa untuk menentukan partai memenuhi syarat atau tidak. Akuntabilitas ialah keharusan. Jangan sampai ada tawar-menawar persyaratan. 

Sikap tegas mesti dikedepankan KPU baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 55 Tahun 2020, verifikasi faktual hanya wajib untuk partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan partai baru. Tujuannya jelas, yakni demi memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi persyaratan bukan hanya secara administrasi, melainkan juga fakta di lapangan. 

KPU tak boleh berkompromi sedikit pun dengan partai politik. Untuk mendapatkan kontestan yang berkualitas dalam pemilu nanti, pastikan mereka patuh pada ketentuan sejak dini.