Bahlil Bantah Tak Beri Kuota Impor BBM ke SPBU Swasta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersikeras bahwa arahan bagi badan usaha hilir migas swasta untuk membeli bahan bakar minyak dari PT Pertamina tidaklah menjurus pada praktik monopoli usaha. Hal itu disampaikan menyusul kelangkaan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta.

Menteri Balil berdalih arahan pembelian BBM ke Pertamina untuk operator SPBU swasta, khususnya Shell Indonesia dan BP-AKR, merupakan bentuk kolaborasi antar bisnis (Business to Business/B2B). 

“Silakan lakukan kerja sama business to business (B2B) dengan Pertamina. Ini bukan soal persaingan usaha. Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak alangkah lebih baik dikuasai negara, tetapi bukan berarti sepenuhnya dimonopoli negara,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025.
 

Baca: BBM Swasta Kosong, Pemerintah Minta Masyarakat Beli di Pertamina

Balil juga membantah tudingan pemerintah sengaja menahan tambahan izin impor kepada SPBU swasta yang saat ini tengah kesulitan pasokan BBM, khususnya RON 92 ke atas.

“Kita sudah berikan penjelasan, karena memang alokasinya 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan,” beber Bahlil.

Balil menambahkan, saat ini pemerintah membuka keran impor untuk 2025 dengan kuota yang diberikan 110% dibandingkan 2024. Balil menekankan kebijakan itu sudah fair.

“Impor untuk 2025 kan kuotanya 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak memberikan kuota impor,” ujar Bahlil.