3 April 2025 19:47
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan, tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer baru.
"Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat," kata Bima Arya, Rabu, 2 April 2025.
Menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri dan KemenPAN-RB terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini. Ia menyebut, pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan timeline agar kebijakan ini berjalan sesuai rencana.
Masalah tenaga honorer belakangan menuai sorotan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung jumlah pegawai honorer yang semakin membeludak. Ia menyebut, sebagian besar pegawai honorer yang bertugas di bidang administrasi adalah orang titipan.
"Kalau administrasi biasanya titipan, titipan pejabat, atau timses bupati, wali kota dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, jumlahnya 2 juta kalau enggak salah," kata Tito.