Sinyal Reshuffle Disebut Bentuk Intimidasi Politik Prabowo

Presiden Prabowo Subianto bakal menyingkirkan jajaran menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Pernyataan yang disampaikan saat Harlah Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) itu dinilai sebagai intimidasi politik. 

"Bagi saya, ini adalah semacam intimidasi politik bahwa siapun yang ada di sekitar Istana, bisa menteri, wakil menteri, kepala badan dan seterusnya, adalah mereka yang memang harus tegak lurus kepada keinginan Prabowo Subianto mewujudkan visi misi dan janji politiknya," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam Primetime News Metro TV, Kamis 6 Februari 2025. 

Adi menilai, pernyataan Presiden Prabowo itu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang menimbulkan kisruh di masyarakat. Di antaranya kontroversi distribusi elpiji subsidi serta misteri pagar laut. 
 

Baca: Dasco Sebut Ada Menteri 'Tak Seirama' dengan Presiden

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengaku, ada keluhan terkait menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, saat menghadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025 malam, Prabowo secara terbuka menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk aparat dan institusi negara.  

"Saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang gablek, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Aparat seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan," tegas Presiden seperti dikutip dari Headline News Metro TV, Kamis 6 Februari 2025.