Jejak Kontroversi Gibran di Ambang Pemakzulan

Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di tengah sorotan tajam menyusul mencuatnya kabar niat pengunduran dirinya dari jabatan RI 2. Rencana tersebut disampaikan Gibran saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2026.

Dikutip dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026, niat mundur tersebut mengemuka di tengah eskalasi polemik dokumen pendidikannya yang kian meruncing pascaputusan dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, dalam putusan bertanggal 2 Oktober 2026, MK menyatakan tidak mendapati adanya dokumen bukti kelulusan setara sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran, baik di Singapura maupun Australia. Langkah hukum berlanjut pada 30 Oktober 2026, ketika MA memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA pun memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik serta dimusnahkan.

Menanggapi putusan tersebut, kubu Gibran tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai pihak tergugat intervensi. Tim kuasa hukum Gibran berpegang pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta menyatakan siap membuka seluruh dokumen asli pendidikan Gibran mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga sarjana (S-1) di persidangan.

Pada saat bersamaan, Bareskrim Polri menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen penyetaraan ijazah. Laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil, di antaranya Aliansi Rakyat Menggugat dan Komite Masyarakat Jakarta Utara.

Selain proses hukum, gelombang tekanan politik juga datang dari masyarakat. Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden untuk menuntut pemakzulan serta mendesak Gibran mundur. Merespons desakan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyampaikan bahwa Wapres menghormati penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai memanasnya isu pemakzulan Gibran tidak berdiri sendiri. Menurutnya, persoalan ini berkaitan erat dengan dinamika dan keretakan relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga beriringan dengan mencuatnya kasus skandal penyadapan.