Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian terdesak di tengah bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wacana pemakzulan (impeachment) ini mencuat menyusul persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri sang wakil presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Desakan tersebut tampak secara terbuka seusai Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan". Aksi tersebut menegaskan adanya dua opsi bagi kepemimpinan nasional di Senayan saat ini.
Yanuar menyampaikan bahwa lebih dari 50 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani usulan HMP. Ia menilai langkah terbaik demi etika kenegarawanan adalah pengunduran diri secara sukarela oleh Wapres Gibran.
"Pilihannya cuma dua untuk Mas Gibran: mundur secara ksatria dengan mengirimkan surat ke MPR, atau dimundurkan melalui mekanisme konstitusional HMP di DPR. Kami ingin polemik ini segera disudahi dengan patuh terhadap putusan hukum," kata Yanuar dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 11 November 2026.
Terkait desakan HMP yang kian menguat, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya telah menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan aturan tata tertib dewan dan undang-undang.
"Kami sudah menerima laporan tersebut, tentu akan kami tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana mekanisme dan prosedurnya. Semuanya tentu harus taat pada mekanisme dan konstitusi yang berlaku," ucap Puan.
Gerindra Hormati Mekanisme Hukum dan Konstitusi
Menanggapi dinamika politik di Senayan, Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan komitmen partainya untuk selalu menghormati asas negara hukum. Menurut Sugiat, putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah memiliki konsekuensi hukum yang tidak boleh diabaikan.
Sugiat juga menanggapi kabar pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto yang sempat memunculkan isu pengunduran diri maupun opsi menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, langkah pembuktian baru di PTUN tidak lagi relevan secara hierarki hukum.
"Indonesia adalah negara hukum. Putusan MA merupakan putusan lembaga peradilan tertinggi dan putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah dan batal demi hukum. Satu-satunya mekanisme ketatanegaraan yang tersedia pascaputusan MA untuk menilai syarat tersebut berada di tangan DPR melalui hak konstitusionalnya, yakni HMP," ungkap Sugiat.
Ancaman Krisis Legitimasi Kepemimpinan
Sementara itu, Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai polemik ini telah berkembang dari sekadar sengketa administratif menjadi persoalan fundamental ketatanegaraan terkait legitimasi hukum dan etika politik wapres.
Djayadi memandang bahwa proses politik di parlemen dan langkah pribadi
Wapres Gibran dapat berjalan secara paralel. DPR dinilai memiliki wewenang penuh untuk melanjutkan proses HMP hingga ke Mahkamah Konstitusi dan MPR, tanpa harus menunggu langkah personal dari istana.
"Masalah utamanya adalah kepastian hukum dan legitimasi politik dari posisi wakil presiden. Jika proses di DPR bergulir, opsi mundur tetap terbuka bagi wapres sebelum putusan akhir di MPR diambil. Yang terpenting, lembaga negara harus segera memberi kepastian agar tidak timbul krisis kepercayaan publik yang berlarut-larut terhadap kepemimpinan nasional," kata Djayadi.
Streaming