HUT Ke-86, Mahkamah Pelayaran Diharapkan Konsisten Tegakkan Hukum Maritim

Rangkaian HUT ke-86 Mahkamah Pelayaran digelar di Aula Mataram, Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi hadir dan membuka langsung rangkaian acara.

Acara dimulai dengan peluncuran aplikasi Sistem Administrasi Persidangan (Siap) dan penyerahan Mahkamah Pelayaran Award, launching mars Mahkamah Pelayaran hingga forum group discussion dengan sejumlah narasumber membahas isu kemaritiman.

Dalam sambutannya Menteri Budi Karya Sumadi mengingatkan agar Mahkamah Pelayaran konsisten menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Menhub juga mengingatkan bahwa upaya penegakan hukum bukan berarti mempersulit dunia usaha pelayaran.

Dalam rangka menjawab tantangan yang semakin kompleks, Ketua Mahkamah Pelayaran Baitul Ihwan menegaskan jika Indonesia harus membentuk peradilan khusus maritim yang akan menangani segala aspek peradilan. Mulai dari aspek peradilan pidana, peradilan perdata maupun aspek peradilan etika.
 

Baca juga: Menhub Minta Garuda Pastikan Keberangkatan Haji Sesuai Jadwal

Sejauh ini Mahkamah Pelayaran hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nahkoda dan atau perwira kapal.

Sementara demi menjalankan penegakan hukum pelayaran di Indonesia, Mahkamah Pelayaran sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di antaranya INSA, Lemhanas, Menko Marves hingga Ketua Mahkamah Agung.

Dalam kegiatan yang mengusung tema Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai Peradilan Maritim Saat Ini dan Masa Depan, Mahkamah Pelayaran juga melaunching aplikasi Sistem Administrasi Persidangan (Siap), mars Mahkamah Pelayaran dan penyerahan Mahkamah Award yang diberikan kepada sejumlah pihak dan Syahbandar berprestasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.