Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Pergantian Menteri Harus Berbasis Kinerja

Jakarta: Pengamat politik Prof. Burhanuddin Muhtadi menilai reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahan seharusnya lebih mengutamakan evaluasi kinerja. Menurutnya, faktor politik tetap berpotensi menjadi pertimbangan karena menteri merupakan political appointee.

“Idealnya reshuffle berbasis kinerja. Jadi Presiden Prabowo pasti punya daftar lengkap catatan kinerja anak buahnya, tetapi karena menteri itu political appointee, mendasarkan atau berharap sepenuhnya bahwa reshuffle itu didasarkan pada semata-mata kinerja, itu menurut saya terlalu naif,” kata Burhanuddin dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis 1 Oktober 2026. 

Burhanuddin mengatakan evaluasi kemungkinan merupakan perpaduan antara kinerja dan faktor politik. Ia menyoroti enam reshuffle sebelumnya yang masih menyisakan sejumlah menteri meski menurutnya terdapat catatan terhadap kinerja mereka.

“Pasti ada paduan antara kedua variabel ini,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, momentum menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi waktu penting untuk mengevaluasi jajaran kabinet. Namun, ia mengingatkan agar pergantian menteri tidak dilakukan terlalu sering tanpa menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Untuk ukuran presiden yang sedang menjabat baru dua tahun, kurang lebih tujuh kali melakukan perombakan itu bukan jumlah reshuffle yang sedikit,” katanya.

Burhanuddin menilai sektor ekonomi menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi kabinet. Ia menyebut persoalan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi mikro perlu mendapatkan terobosan.

“Beberapa catatan merah memang berkaitan dengan isu ekonomi, lebih khusus berkaitan dengan masalah daya beli masyarakat. Jadi perlu satu terobosan luar biasa terutama untuk meningkatkan persepsi positif terhadap ekonomi, terutama lagi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi mikro,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi agar dampak kebijakan ekonomi lebih dirasakan masyarakat.

“Kalau misalnya pemerintah itu lebih banyak memegang asumsi ekonomi makro, tetapi itu sejauh ini belum begitu dirasakan oleh publik secara umum, maka menurut saya perlu satu langkah serius terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi sehingga ekonomi di bawah lebih bergairah,” kata Burhanuddin.

Selain sektor ekonomi, Burhanuddin menyoroti dua program flagship pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pelaksanaan kedua program tersebut ikut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

“Dua program flagship pemerintah Prabowo ini menjadi ukuran sejauh mana kinerja pemerintah itu dipersepsi positif atau tidak oleh publik,” ujarnya.

Burhanuddin mengatakan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG perlu diperbaiki, termasuk isu keracunan dan makanan yang terbuang. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara harapan pemerintah dengan implementasi program di lapangan.

“Artinya ada gap antara ekspektasi dan sekaligus harapan presiden dengan implementasi di lapangan,” katanya.

Menurut Burhanuddin, pergantian menteri juga perlu dilakukan secara sistematis dan sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan jangan sampai terlalu seringnya reshuffle justru membentuk persepsi bahwa pergantian menteri tidak membawa perubahan terhadap kinerja pemerintah.

“Jangan sampai kesan pergantian presiden terlalu sering dan itu kemudian menimbulkan satu persepsi yang tertancap di benak publik bahwa sudah sekian banyak reshuffle menteri, nggak terjadi perubahan,” ujarnya.

Terkait skala reshuffle yang dikabarkan berlangsung hari ini, Burhanuddin belum melihatnya sebagai perombakan besar-besaran. Ia menyebut perubahan yang terjadi kemungkinan berada di antara reshuffle terbatas dan perombakan besar.

“Sepertinya in between, jadi tidak terlalu radikal dalam pengertian banyak sekali yang dibongkar atau dirombak, tapi juga tidak terlalu sedikit,” kata Burhanuddin.

Ia pun meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai susunan kabinet baru sebelum Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi nama-nama pejabat yang akan dilantik.

“Kasih benefit of the doubt, jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan,” ujarnya.