KSSK Pastikan Stabilitas Keuangan Terjaga, Ekonomi Tumbuh 5,5%

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan III-2026 tetap terjaga solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan geopolitik global. Ketahanan sektor fiskal, moneter, perbankan, dan pasar modal diproyeksikan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4 persen hingga 5,5 persen pada 2026.

"Hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III-2026 tetap terjaga baik, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antar-otoritas," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Jakarta, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Selasa, 3 November 2026.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap kokoh di angka 5,4 persen hingga 5,5 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, ekspansi investasi proyek hilirisasi dan infrastruktur, serta kolaborasi strategis antara pemerintah dan Danantara melalui pendekatan two arms of the state.

"Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, penguatan sinergi kebijakan pemerintah dan BI serta kolaborasi melalui pendekatan two arms of the state terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan bernilai tambah tinggi," papar Suahasil.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memaparkan ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap tangguh. Neraca perdagangan periode Januari–September 2026 membukukan surplus sebesar USD10,61 miliar, sementara posisi cadangan devisa akhir September 2026 mencapai USD146,3 miliar (setara pembiayaan 5,3 bulan impor).

"Inflasi tetap terjaga dalam kisaran, dan kalau kita lihat di inflasi September sebesar 3,28 persen, dan di bulan Oktober ini yang baru rilis hari ini tercatat 3,23 persen, jadi sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi di bulan September," urai dia.
 

Menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat bergerak ke level Rp18.145 per dolar AS akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan sentimen pasar global, bank sentral terus mengoptimalkan intervensi triple intervention (pasar spot, DNDF, dan NDF luar negeri) serta memperluas kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dengan tujuh negara mitra yang telah membukukan transaksi USD52,6 miliar.

Di bidang moneter, bank sentral mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility 5,00 persen, dan Lending Facility 6,50 persen demi mengawal inflasi di kisaran target 2,5 persen ± 1 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu memastikan tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan tetap sangat tinggi. LPS memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Oktober 2026 hingga Januari 2027.

Cakupan penjaminan simpanan LPS berada jauh di atas standar statutori (90 persen). Pada Bank Umum, sebanyak 99,94 persen rekening nasabah (setara 720,2 juta rekening) dijamin penuh hingga Rp2 miliar. Sementara pada BPR/BPRS, sebanyak 99,97 persen rekening (setara 15,8 juta rekening) telah dijamin penuh.

Terkait fungsi resolusi bank, Anggito menjelaskan sepanjang 2026 LPS telah menangani proses likuidasi terhadap 14 BPR/BPRS yang mayoritas disebabkan oleh kelemahan tata kelola (governance).

Dari total simpanan sebesar Rp1,9 triliun di bank-bank tersebut, LPS telah mencairkan pembayaran klaim penjaminan yang layak bayar senilai Rp643,9 miliar. LPS juga mendukung penuh percepatan program konsolidasi BPR/BPRS yang dijalankan oleh OJK guna memperkuat daya tahan industri perbankan mikro nasional.