Terima Nota Keuangan 2023, Puan Harap APBN Dilaksanakan Cermat & Efektif

Ketua DPR, Puan Maharani menerima pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2023 berserta Nota Keuangannya dari Presiden Jokowi. Puan berharap pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif.

Penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU APBN 2023 dan nota keuangannya dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Persidangan I Tahun Sidang 2023-2023 DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa(16/8/2022). 

Lewat pembahasan itu, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional disebutkan berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9?n laju inflasi pada kisaran 2 hingga 4%. Kemudian, pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19% PDB hingga 12,24% PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3% PDB hingga 10% PDB.

Menurut Puan, APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN.

Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya.

Puan mengingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitas belanja (spending better) yang semakin baik. Hal ini sebagaimana telah disampaikan dalam KEM PPKF terkait sektor belanja pemerintah.

"Hal ini perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukan oleh setiap kementerian/lembaga melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa progam kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat. Kemudian, efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran-tepat manfaat bagi rakyat dan memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya," kata Puan.

Puan mengingatkan pemerintah agar berfokus terhadap isu-isu strategis nasional termasuk dalam sektor ketahanan pangan dan energi. Puan ingin pemerintah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani

Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di KEM PPKF pun diharapkan agar dirumuskan di dalam kebijakan dan program kerja pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya.

Sumber: Medcom