PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial di 83 kabupaten/kota di Indonesia, yang sebagian besar lokasinya berada di wilayah Papua.
Banyak keluarga penerima manfaat di delapan kabupaten/kota ini yang tinggalnya jauh dari kantor pos. Sehingga petugas pos harus menyalurkan bantuan dengan mengantarkannya ke rumah-rumah.
Kementerian Sosial, kemudian menambah alokasi penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi total 3,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan cakupan wilayah penyaluran diperluas menjadi 514 kota/kabupaten.
"Sampai hari ini sekitar 80 persen dari 3,2 juta keluarga sudah tersalurkan," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R Djoemadi.
Dari data alokasi KPM yang telah disalurkan itu, Kemensos kemudian menambah lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima.
Kabupaten/kota di Pulau Jawa, dan Jabodetabek pun menjadi daerah penyaluran bansos eksisting dari Kemensos untuk disalurkan Pos Indonesia secepatnya.
Sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihat terkait dalam proses perindistribusian bansos oleh Pos Indonesia menjadi hal yang krusial, karena menyangkut uang tunai. Guna memperlancar proses penyaluran bansos, petugas juru bayar berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Sementara itu, bagi KPM yang berhalangan hadir pada saat penjadwalan pembayaran di komunitas, para KPM dapat menghubungi pihak keluharan atau RT/RW, kemudian mengambilnya di kantor pos terdekat.
Para KPM yang telah menerima bantuan ini mengaku sangat terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.
