DPR RI: Kenaikan Harga BBM Subsidi Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah

DPR RI telah menyepakati kenaikan Pertalite dan Solar, namun DPR menyatakan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah. 

"Saya kira kewenangan itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kenaikan itu," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno. 

Sebelumnya DPR menyetujui kenaikan volume Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter dan Solar dari 15 juta kiloliter menjadi 17 kiloliter. 

Eddy Soeparno menyatakan bahwa 70% subsidi BBM 2022 sebesar Rp502 triliun dinikmati oleh masyarakat mampu. Ia mengatakan terjadi pemborosan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah penyesuaian harga. 

Ia juga menegaskan bahwa tidak hanya kenaikan harga BBM bersubsidi yang menjadi pokok permasalahan. Namun, juga pola penyaluran dan payung hukum.