Cerita di Balik Perubahan Sebutan 'Cina' Jadi Tionghoa di Indonesia

Ketua Umum Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera (PHIS) Sugeng Prananto, mengenang saat dirinya memimpin delegasi PHIS bertemu dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu sedang menjabat.

Dia menyampaikan usulan secara langsung agar penyebutan resmi terhadap masyarakat Tionghoa disesuaikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh istilah 'Cina' yang selama ini dianggap memiliki konotasi diskriminatif dan tidak mendukung kesetaraan antaretnis, serta integrasi sosial. 

Sugeng mengatakan, saat itu Presiden SBY langsung menginstruksikan menteri terkait untuk mengkaji dan menindaklanjutinya. Dalam waktu sekitar dua minggu, rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pun rampung dan resmi diterbitkan. 

Sejak saat itu, pemerintah Indonesia secara konsisten menggunakan istilah Tionghoa dalam dokumen resmi untuk menyebut masyarakat keturunan Tionghoa, dan Tiongkok sebagai sebutan resmi bagi negara China. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya penghapusan diskriminasi dan mendorong kesetaraan antarkelompok etnis di Indonesia.
 

Keppres tersebut tidak hanya menjadi saksi perjalanan penting Indonesia dalam menegakkan kesetaraan, menghapuskan praktik diskriminatif, namun juga menegaskan komitmen negara dalam memperkuat tata kelola sosial yang inklusif,merawat keberagaman budaya, serta mendorong integrasi dan persatuan nasional.

Perlakuan yang setara dan adil dari negara terhadap masyarakat Tionghoa telah memperkuat rasa memiliki dan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Hal ini juga mendorong mereka untuk turut serta dalam pembangunan nasional bersama seluruh komponen bangsa.

Sugeng berharap Indonesia terus menjaga semangat keberagaman, mempererat persatuan antar etnis, dan memastikan setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Simak ulasan selengkapnya dalam video di atas.