Presiden Minta Komisi Reformasi Polri Rutin Sampaikan Laporan Setiap 3 Bulan

Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menyampaikan laporan perkembangan kinerjanya secara rutin, yakni setiap tiga bulan sekali. Permintaan ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada anggota komisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025.

Meskipun tidak membatasi masa kerja komisi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pelaporan berkala agar pemerintah dapat memantau kemajuan kajian dan rekomendasi yang dihasilkan.

"Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi saya minta mungkin tiap tiga bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-saudara melaporkan apa yang Saudara kumpulkan,” ujar Prabowo kepada anggota komisi.

Dalam arahannya, Kepala Negara juga mendorong komisi untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian. Hal ini dinilai penting untuk memperkaya hasil kajian dan memastikan reformasi berjalan secara komprehensif.
 

Baca juga: Komisi Reformasi Kepolisian Diminta Jangan Ragu Melihat Kekurangan Polri

Presiden secara spesifik meminta agar pejabat Polri yang masih aktif maupun para mantan kepala kepolisian diundang untuk berpartisipasi dan memberi pandangan di dalam komisi.

“Saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di Komisi ini. Mereka bisa memberi pandangan, dan beberapa tokoh mantan kepala kepolisian juga bisa memberi masukan,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tugas utama Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah melakukan kajian mendalam terhadap institusi kepolisian dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan.

“Komisi ini tugas utamanya mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan,” tegas Prabowo.