Disebut Jadi Menteri Haji, Gus Irfan: Manut Presiden

Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPH), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, merespons sinyal kuat yang menyebut dirinya sebagai kandidat utama untuk menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah. Gus Irfan menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut jika memang ditunjuk oleh Presiden.

"Itu terserah pada Bapak Presiden kita, apakah siapakah yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini," kata Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Irfan Yusuf (Gus Irfan) saat dikutip dari Metro TV, Rabu, 27 Agustus 2025.

Gus Irfan mengaku manut dengan Kepala Negara. Dia siap mengemban tugas sebagai Menteri Haji dan Umrah jika dipercaya oleh Presiden. 

"Kami sebagai pelaksanaannya, manut saja. Ditugaskan siap, enggak ditugaskan juga siap," ujar Gus Irfan.

Pernyataan ini menanggapi ucapan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam Rapat Evaluasi Haji 2025 di Gedung DPR, Rabu 27 Agustus 2025. Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar tersebut, Marwan berseloroh bahwa Gus Irfan adalah kandidat terkuat karena posisinya saat ini. 

"Tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri, haji," ucap Marwan.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan DPR. Adapun salah satu poin krusial dari revisi beleid itu adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian.

Selain itu, terkait aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam. Ketentuan ini secara spesifik ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan ini tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi, yang tetap harus beragama Islam.

Poin penting lainnya adalah mengenai penetapan kuota haji. Dalam aturan baru, kuota haji setingkat kabupaten/kota akan ditetapkan oleh menteri.