PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah resmi menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp12 triliun. Angka ini hampir memenuhi total kuota Rp14 triliun yang dialokasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun ini.
Penyaluran pembiayaan rumah subsidi ini dilakukan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 10 September 2026, tren penyerapannya terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pemerintah memperluas
akses kepemilikan rumah. Pembiayaan ini difokuskan bagi masyarakat umum, terutama mereka yang hendak memiliki rumah pertama dengan biaya yang lebih terjangkau.
"Hari ini kita sudah mendapatkan kuota sebesar Rp14 triliun dan sudah menyalurkan Rp12 triliun. Di sisa waktu tiga bulan ini, kami yakin target tersebut akan bisa terlaksana dengan baik," ujar Aris dikutip dari
Metro Siang, Metro TV, Minggu 13 September 2026.
Aris juga menambahkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 83 ribu debitur yang mendapatkan kemudahan akses kredit perumahan melalui BRI. Para debitur tersebut menikmati fasilitas suku bunga sebesar 6 persen, sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Sementara itu,
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat luas. Langkah ini merupakan bagian krusial dari pemenuhan target Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah yang aman, layak, dan terjangkau setiap tahunnya.
Maruarar turut mengapresiasi proses penyaluran kredit yang dinilai berjalan cepat, mudah, dan bersih.
"Memberikan solusi mudah, murah, cepat, tidak ada pungli, dan bersih seperti yang dilakukan BRI ini sangat bermanfaat sekali. Penyerapan program ini sangat tinggi, sehingga kuota kredit perumahan dinaikkan oleh Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada Juni lalu," pungkas Maruarar.