Wujudkan Birokrasi Bersih, Pemkot Bengkulu Raih National Governance Awards 2026

30 April 2026 01:31

Memperingati Hari Otonomi Daerah, Metro TV sukses menggelar ajang bergengsi National Governance Awards 2026 di Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi, kepemimpinan strategis, serta dampak nyata dalam pembangunan daerah.

Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu berhasil menyabet penghargaan untuk kategori Excellent City in Good Governance. Penghargaan diterima secara langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi.

Komitmen pada Tata Kelola dan Kesejahteraan

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran ASN di lingkungannya. Menurutnya, muara dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah kesejahteraan masyarakat.

"Ini motivasi kita semua untuk terus bekerja dan memberikan karya terbaik. Terima kasih Metro TV yang sudah membuat penilaian melibatkan Kemendagri, Ombudsman, dan tim internal. Ini kado ulang tahun bagi Kota Bengkulu," ujar Dedy Wahyudi.

Skor MCP KPK Tinggi dan Transparansi Fiskal

Pencapaian Bengkulu dalam kategori Good Governance didasarkan pada komitmen kuat menciptakan birokrasi akuntabel. Kota Bengkulu berhasil mencatatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebesar 88,4%. Angka ini membuktikan bahwa tata kelola intervensi korupsi di wilayah tersebut telah berjalan secara sistematis.

Selain itu, transparansi APBD Kota Bengkulu yang dapat diakses publik secara real-time membawa kota ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI secara konsisten. Fokus utama pemerintah daerah adalah efisiensi belanja birokrasi guna memastikan anggaran berorientasi pada hasil nyata bagi warga.

Salah satu inovasi unggulan yang disorot adalah kehadiran pemerintah dalam melayani administrasi kependudukan di saat warga mengalami kedukaan. Bengkulu menjadi pelopor layanan pengurusan dokumen kematian secara otomatis dan terintegrasi.

"Setiap ada warga meninggal dunia, pemerintah langsung hadir membantu membuatkan akta kematian, KTP perubahan, hingga KK perubahan. Bahkan untuk ASN atau pensiunan, kami langsung uruskan buku Taspennya. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana warga tidak perlu repot, pemerintah yang mengurus," jelas Dedy.

Inovasi ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah terus berimprovisasi meski di tengah kondisi efisiensi ekonomi nasional. Bengkulu kini menjadi teladan dalam menyelaraskan integritas dengan standar pelayanan publik yang responsif.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Sofia Zakiah)