Terganjal Regulasi, BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran?

Persoalan BBM subsidi kerap menuai polemik. Dalam praktiknya, hal ini dikritik tidak tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah terus mempertahankan anggaran subsidi energi karena perlu menjaga daya beli masyarakat. 

Untuk memperketat penerapan subsidi energi ini, pemerintah pun belum tuntas menggodok aturan teknisnya. Jika tak kunjung rampung dan terganjal regulasi, bisa jadi hal ini membuat BBM subsidi akan terus-terusan tidak tepat sasaran.

BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kuota pembelian BBM subsidi jumlahnya dibatasi dan hanya untuk konsumen tertentu.

Di Indonesia, ada dua jenis BBM yang disubsidi pemerintah, yakni biosolar dan pertalite. BBM subsidi memiliki nilai oktan lebih rendah.

Pada 2024, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun dengan rincian Rp113,3 triliun subsidi untuk BBM dan Liquified Petroleum Gas (LPG), serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Kuota pertalite di 2024 juga turun dari 32,56 juta kilo liter pada 2023 menjadi 31,7 kilo liter. Penyebabnya ialah realisasi di 2023 hanya 97,24?ri kuota.

Kriteria Penerima Subsidi Pertalite

• Kapasitas kendaraan atau cc mesin tertentu
• Angkutan barang kebutuhan pokok
• Angkutan orang (pelat kuning) 
• Kendaraan pelayanan umum