Menanti 2 Cawapres Usulan Presiden Prabowo

16 November 2026 08:48

Jakarta: Kursi Wakil Presiden kini kosong dan konstitusi mengatur kekosongan itu harus diisi melalui mekanisme yang telah diatur. Pertanyaannya sekarang, siapakah dua nama tersebut, kapan akan diajukan, dan bagaimana proses di Senayan melakukan pengujiannya?


Hasil rapat gabungan


Jumat, 13 November 2026, MPR RI menggelar rapat gabungan sebagai tindak lanjut atas berhentinya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Rapat ini berlangsung singkat dan tertutup, dihadiri langsung oleh pimpinan MPR, yaitu Ketua dan 8 wakil ketua beserta dengan jajarannya. 

Ada 4 poin hasil dari rapat gabungan, di antaranya adalah yang pertama, Sidang Paripurna MPR diputuskan akan diselenggarakan tanggal 2 Desember 2026 atau sekitar 3 pekan dari sekarang. Tanggal ini dipilih dengan mempertimbangkan kegiatan kenegaraan Presiden. Kita ketahui bersama, Presiden  menghadiri KTT ASEAN dan juga KTT APEC dan diestimasikan baru akan tiba di Indonesia 19 November mendatang.

Kemudian yang kedua, MPR juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden yang pada intinya menginfokan tanggal sidang dan syarat calon Wakil Presiden. Yang ketiga adalah rapat gabungan juga membentuk tim verifikasi. 

Total ada 36 anggota MPR yang terakomodir dalam tim verifikasi dari berbagai unsur dan juga fraksi di parlemen. Dan terakhir, MPR juga membentuk tim ad-hoc. Tugasnya tentu berbeda ya tim ad-hoc dengan tim verifikasi dan akan kita ulas selanjutnya dengan jumlah ada 36 anggota yang terlibat dalam tim ad-hoc. Kita ke slide selanjutnya.

MPR punya kewajiban untuk mengirim surat kepada Presiden setelah tanggal sidang paripurna ditetapkan. Batas waktunya selambat-lambatnya adalah 3x24 jam sejak rapat gabungan berlangsung.

Surat pemberitahuan


Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan surat itu sudah dikirim pada Jumat, begitu rapat gabungan selesai digelar. MPR tidak memakai sisa waktu 3 hari itu lagi. Artinya, sejak surat dikirim, Presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden atau paling lambat 27 November, sehari sebelum adanya tahapan-tahapan selanjutnya. Dan kalau misalnya kita melihat pada tata tertib MPR, surat tersebut juga memuat dua hal.

Yang pertama adalah perlu dicantumkan tanggal sidang, yaitu tanggal 2 Desember. Dan yang kedua adalah syarat calon Wakil Presiden. Kenapa syarat ini perlu dicantumkan ulang dalam surat pemberitahuan padahal sudah ada di konstitusi? Karena syarat itu memang pertama sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, dan ini menjadi penegasan di surat memastikan dua nama usulan Presiden ini sejak awal harus sudah sesuai dengan kriteria.

Dari perspektif tata negara, ini menjadi langkah preventif. Sebelum namanya masuk ke dalam ruang sidang, syaratnya ini harus sudah diketahui dan juga disepakati. Dan perlu dicatat bahwa kewenangan pengusulan ini ada pada Presiden, jadi MPR tidak bisa menambah nama. Kewenangan MPR hanyalah memilih satu dari dua nama yang diajukan oleh Presiden, yaitu maksimal 14 hari sebelum tanggal 2 Desember 2026. 

Sidang paripurna MPR


Kita akan fokus pada hari yang nantinya akan jadi sangat penting, yaitu Rabu, tanggal 2 Desember. Sidang paripurna ini akan dihadiri oleh dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka akan hadir langsung di ruang sidang. Agenda utamanya jelas, yaitu untuk memilih, melantik, dan juga mengesahkan calon Wakil Presiden yang terpilih.

Tapi mekanismenya nanti seperti apa pemilihannya? Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana mekanisme pemilihannya, satu hal juga yang harus dilakukan oleh dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mereka perlu untuk menyatakan kesiapannya sebagai Wakil Presiden apabila nanti mereka terpilih. 

Tim verifikasi & ad-hoc


Lalu mekanismenya seperti apa? Pertama, pimpinan sidang akan mengumumkan dua nama calon yang diajukan oleh Presiden. Kedua, anggota MPR akan memberikan suara untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut.

Mekanismenya adalah voting atau musyawarah untuk bisa mencapai mufakat. Tapi bagaimana jika dalam voting yang pertama ternyata suara ini masih belum mencapai kata mufakat? Maka konstitusi dan juga undang-undang MD3 membuka kesempatan agar voting kembali dilakukan. Jadi diperbolehkan untuk dilakukan satu kali pemilihan lagi.

Apabila memang dalam voting kedua sudah mendapatkan kata mufakat, maka Wakil Presiden terpilih. Tapi jika ternyata masih belum mencapai kata mufakat, maka pada akhirnya Presiden ini akan memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang ia usulkan untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Kemudian langkah yang ketiga adalah calon dengan suara terbanyak atau yang dipilih Presiden jika memang tidak mendapatkan suara terbanyak dalam dua voting sebelumnya akan langsung ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD RI. Itu berarti suara yang diperhitungkan berasal dari hampir seluruh partai dan unsur daerah, dan bukan hanya partai pendukung pemerintah. Setelah pemilihan nanti, proses ini akan berlanjut pada pengesahan.

Dasarnya adalah Ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih yang sudah disiapkan oleh tim ad-hoc, dan pelantikannya akan dilakukan di hadapan sidang. Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji jabatan, dan artinya sejak itu kursi Wakil Presiden akan kembali terisi. Catatan penting, semua tahapan berjalan dalam satu hari sidang, artinya seluruh persiapan harus tuntas sebelum 2 Desember, mulai dari verifikasi dokumen sampai kesiapan kandidat. Kita ke slide selanjutnya.

Sekarang kita akan mengulas terkait dengan dua tim yang dibentuk oleh MPR. Yang pertama adalah tim verifikasi, yang kedua adalah tim ad-hoc. Tim verifikasi ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan syarat calon Wakil Presiden. Mereka punya waktu maksimal 7 hari.

7 hari ini dihitung setelah nama calon diterima dari Presiden. Jadi pada intinya, semakin cepat Presiden mengajukan nama, maka semakin longgar ruang verifikasi ini. Dan syarat juga tentunya diperiksa bersumber dari konstitusi dan undang-undang pemilu, mulai dari syarat-syarat harus berkewarganegaraan Indonesia, syarat minimal usia, kesehatan, dan juga latar belakang pendidikan harus memiliki ijazah.

Dalam pembahasan di parlemen, kelengkapan dokumen ijazah bahkan sudah disoroti oleh salah satu fraksi. Dengan 36 anggota lintas fraksi, hasil verifikasi diharapkan tidak menimbulkan polemik di ruang sidang nantinya. Berikutnya adalah tim ad-hoc.

Tim ad-hoc ini tugasnya berbeda dari tim verifikasi. Tugasnya adalah mempersiapkan TAP MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih, dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR. Bedanya jelas, kalau tim verifikasi bekerja pada orang, tim ad-hoc ini bekerja pada dokumennya. Jadi TAP MPR inilah yang nantinya akan menjadi landasan hukum pengangkatan. Karena tanpa adanya ketetapan ini, hasil pemilihan tidak punya dasar formal untuk disahkan.

Jadi akan ada dua mekanisme yang berjalan secara paralel: satu memastikan kandidatnya sah untuk kemudian nanti dilakukan voting, dan satu memastikan produk hukumnya siap untuk menuju tanggal 2 Desember mendatang. Kita ke slide selanjutnya. Ada dinamika yang menarik juga merespon dan juga sebagai tindak lanjut dari berhentinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu kemarin pada Jumat malam, tanggal 13 November, Presiden Prabowo Subianto mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Bogor.

Pertemuan dijadwalkan mulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan tentunya dihadiri oleh sejumlah pihak, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, juga ada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra, dan juga sejumlah petinggi partai lainnya yang menjadi bagian dari koalisi pendukung Presiden Prabowo pada Pilpres 2024. Pertemuannya berlangsung tertutup dan apa saja yang dibahas? Tentunya salah satunya adalah terkait dengan calon Wakil Presiden.


Pernyataan Zulkifli Hasan


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan, Presiden memberikan waktu satu minggu untuk partai-partai membahas usulan nama secara internal. Kita baca sama-sama. Tapi tadi beliau menyampaikan, jadi dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia—maksudnya adalah Presiden—mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan ke MPR RI.

Zulhas juga menegaskan, PAN tidak mengajukan kader dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Dan Presiden juga masih belum mengumumkan nama apapun malam itu. Jadi apabila kita hitung, satu minggu dari 13 November ini jatuh pekan depan. Jadi masih ada dalam batas waktu 14 hari dari MPR RI.

Sumber: Redaksi Metro TV

(Wijokongko)


Close Ads X
Close Ads X