Jawab Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Alhamdulillah Belum Ada

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menepis isu perombakan kabinet (reshuffle) yang belakangan beredar. Meski Presiden Prabowo Subianto rutin melakukan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, namun menurut Prasetyo belum ada pembahasan soal reshuffle kabinet. 

"Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025.

Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo selalu mengingatkan para menteri untuk fokus mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Para menteri juga diminta tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik, maupun menyinggung pihak-pihak lain. 

"Kita ini bekerja untuk masyarakat, sehingga kami semua diimbau untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Itulah catatan yang rutin disampaikan oleh Bapak Presiden," terangnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan Presiden Prabowo terus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggota Kabinet Merah Putih.

"Secara rutin beliau (Prabowo) melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih," ungkapnya.
 

Baca juga: Belum Dengar soal Reshuffle, Muzani Ingatkan Menteri Ikut Irama Presiden

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu terkait kemungkinan dirinya terkena perombakan atau reshuffle kabinet. Airlangga mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

“Nggak paham,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.

Saat ditanya mengenai kabar dirinya akan ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Airlangga tidak memberikan jawaban. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan dari awak media.

Secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menanggapi isu reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa kewenangan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita itu jangan berpikir atau bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya,” kata Bahlil.