Jakarta: Swasembada pangan di Indonesia bukan sekadar jargon, tapi upaya yang sedang dijalankan pemerintah dengan langkah konkret.
Program-program seperti Jaksa Mandiri Pangan memanfaatkan lahan sitaan untuk budidaya padi, sementara pemerintah mendorong optimalisasi produksi, distribusi, dan harga jual yang wajar.
Namun, tantangan tetap ada mulai dari ketersediaan lahan, teknologi pertanian, iklim dan cuaca, hingga koordinasi antarinstansi.
Mencapai swasembada pangan secara utuh memerlukan kesinambungan program, investasi, dan partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya kebijakan sesaat.
| Baca juga: Lebih Cepat dari Target, Mentan Sebut Swasembada Pangan Bakal Tercapai Tahun Ini |
Dalam astacita
Presiden Prabowo Subianto, salah satu misi penting adalah memperkuat pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Semangat ini diwujudkan melalui kebijakan pro petani konkrit.
Sejumlah pilar strategis yang dijalankan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian agar produktivitas naik. Produksi beras diperkirakan meningkat menjadi 34-35,6 juta ton, melampaui target awal 32 juta ton.
Target swasembada pangan
Indonesia bisa bebas impor beras, jagung, dan garam pada akhir 2025, lebih cepat dari target sebelumnya pada 2026. Tersedia cadangan beras pemerintah sebesar 4,2 jut ton, sebagai buffer untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Mulai dari rumah tangga hingga desa, gerakan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) bukan cuma jargon kesehatan semata, tetapi diamanatkan oleh undang-undang pangan, sehingga menjadi prioritas nasional.
Tantangan di lapangan
Sejumlah tantangan untuk mewujudkan swasembada pangan di antaranya alih fungsi lahan sawah, krisis iklim, ketergantungan pupuk impor, dan produktivitas petani masih rendah.
Sumber: Redaksi Metro TV
Streaming