NEWSTICKER

Mempertanyakan Kesucian KPK

27 December 2022 07:53

Benarkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar suci dalam memberangus korupsi? Benarkah mereka betul-betul terbebas dari pengaruh lain, terutama politik? 

Pertanyaan itu sudah mengemuka sejak lama. Adanya faktor politik dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK jilid lama sempat menjadi keyakinan banyak pihak. Dalam beberapa kasus, mereka diyakini bekerja karena tekanan, dalam beberapa perkara mereka membidik orang lantaran pesanan. 

Keyakinan bahwa KPK tak selamanya independen itu pula yang belakangan kembali mencuat ke permukaan. KPK dianggap tak independen karena tak juga mampu, mungkin juga tak mau, menangkap buron kasus korupsi yang kebetulan kader partai politik besar. 

Beberapa waktu lalu juga ramai bermunculan dugaan bahwa KPK sedang bermain politik ketika memeriksa Anies Baswedan dalam dugaan perkara patgulipat Formula E. Anies ialah Gubernur DKI Jakarta ketika hajatan balapan mobil listrik kelas dunia itu dirancang dan digelar. 

Anies dianggap menjadi incaran karena merupakan salah satu sosok paling potensial sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Tentu KPK membantah. Mereka mengklaim semua yang dilakukan semata berlandaskan pada hukum, bukan yang lain. 

Baru-baru ini, anggapan serupa dialamatkan lagi ke KPK dalam perkara suap dana hibah dengan modus ijon yang menelikung Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak. Soal ditetapkannya Sahat yang tertangkap tangan sebagai tersangka tak jadi masalah. Yang menjadi persoalan ialah upaya pengembangan kasus yang dilakukan KPK kemudian. 

Dengan alasan mencari barang bukti, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah dan kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Perencenaan dan Pembangunan Daerah Jatim mereka sambangi. Itu pun tak jadi masalah. 

Persoalan baru muncul ketika KPK juga menggeledah ruang kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. 

Publik bertanya, betulkah penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil murni penegakan hukum? Benarkah penggeledahan yang ramai diberitakan media massa itu steril dari unsur politik? Tentu, seperti ketika memeriksa Anies, KPK memberikan jawaban yang sama. Jawaban bahwa semua itu semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum. 

Kendati begitu, asumsi publik perihal adanya intervensi politik dalam kasus penggeledahan ruang kerja Gubernur Khofifah telanjur menguat. Kita memaklumi asumsi itu. Dugaan adanya permainan politik tak bisa begitu saja disanggah. 

Khofifah bukanlah gubernur seperti gubernur-gubernur pada umumnya. Dia ialah salah satu kandidat terkuat sebagai calon wakil presiden. Khofifah yang juga Ketua Umum DPP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) disebut-sebut sangat potensial sebagai pendulang suara di Jatim. 

Jika kemudian publik bersyak wasangka bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK ialah bagian dari operasi politik untuk menjegal Khofifah, kiranya wajar-wajar saja. Kalau masyarakat curiga KPK tak suci dalam perkara ini, rasanya sah-sah saja. 

Menjadi tugas KPK untuk meyakinkan kepada publik bahwa penggeledahan kantor Khofifah memang tidak ada apa-apanya. Katakan pula sejujurnya apakah ada barang bukti yang disita dari ruang kerja Khofifah karena Khofifah menegaskan tak ada dokumen yang disita dari ruang kerjanya. Ini penting agar tidak ada dugaan macam-macam. 

Melalui forum ini kita kerap mengingatkan agar KPK profesional dan independen. Peringatan itu pun tetap relevan karena ketika masih menjadi lembaga superbody KPK rentan menjadi alat kepentingan dan kini, setelah berada di rumpun eksekutif, mereka rawan diintervensi kekuasaan. 

Sebagai lembaga hukum, KPK memang produk politik, tetapi mereka haram bermain politik. Memberantas korupsi ialah perbuatan sungguh mulia, tetapi amatlah nista dan berbahaya jika mereka tercemar oleh uang, kekuasan, dan politik.


Sumber: Media Indonesia