29 May 2017 08:01
Kementerian atau lembaga pemerintah di pusat dan daerah kini punya kegemaran baru. Kegemaran berburu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baru-baru ini, KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat suap dari pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada pejabat BPK terkait dengan pemberian status WTP kepada Kemendes PDTT.