Arab Saudi Apresiasi Penyelenggaraan Haji Indonesia 2026

Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apresiasi tersebut diberikan atas komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta keamanan bagi jemaah.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Abdulfattah bin Sulaiman Al-Mashat, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah. Kedatangan delegasi tinggi Arab Saudi ini disambut oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia sekaligus Naib Amirul Hajj, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Arab Saudi menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menunjukkan progres dalam pembenahan tata kelola haji. Fokus utama yang diapresiasi mencakup peningkatan kualitas pelayanan, faktor keselamatan, serta kenyamanan jemaah yang terus membaik dari tahun ke tahun.
 

Baca juga: Wamenhaj: Daging Dam Jemaah Haji Indonesia untuk Warga Palestina

Sebagai tindak lanjut, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi sejak tahap persiapan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, aman dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah asal Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada perbaikan yang ada saat ini. Ia menyatakan perlunya langkah-langkah yang lebih berani untuk memastikan keberlangsungan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

"Kita harus ambil komitmen bareng-bareng untuk melakukan perubahan-perubahan yang radikal, yang revolusioner untuk menyelamatkan tata kelola perhajian, terutama keuangan haji," ujar Dahnil yang dikutip Metro Pagi Primetime pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Dahnil juga menambahkan bahwa sekembalinya dari Arab Saudi, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPR, dan melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelaraskan komitmen terkait perubahan dalam sistem perhajian nasional.