Gagas 'Green Democracy' di Lemhannas, Ketua DPD RI Dorong Pemerataan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, menggagas paradigma Green Democracy sebagai pendekatan baru dalam membangun tata kelola politik dan demokrasi yang berkeadilan di tanah air. Konsep ini dinilai esensial untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.

Gagasan tersebut dipaparkan Sultan saat memberikan kuliah umum bertajuk "Peran Strategis DPD RI dalam Mewujudkan Green Democracy dan Tata Kelola Politik Indonesia" kepada peserta Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX TA 2026 serta jajaran personel di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Sultan menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional sudah saatnya tidak hanya bertumpu pada indikator pertumbuhan ekonomi makro, investasi, dan infrastruktur semata. Menurutnya, pembangunan harus mampu mendistribusikan manfaat kesejahteraan secara merata dan menjamin kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,29 persen pada triwulan II-2026 masih diiringi konsentrasi perputaran ekonomi yang dominan di Pulau Jawa, yakni mencapai 56,47 persen dari PDB nasional," kata Sultan, dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Senin, 2 November 2026.

Selain persoalan disparitas wilayah, Sultan turut menyoroti rasio gini Indonesia yang berada pada angka 0,368 per Maret 2026. Kondisi ketimpangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa, terlebih di tengah tekanan krisis iklim global serta tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi saat ini.
 

Sebagai peta jalan implementasi, Sultan memperkenalkan konsep Green Seven yang memuat tujuh pilar strategis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis ke dalam sistem politik dan kebijakan publik.

"Asosiasi 'hijau' itu memang ke lingkungan dan pertumbuhan. Yang ingin saya garis bawahi, demokrasi kita ke depan harus menjadi lebih hijau. Hijau bukan sekadar ekologinya, tetapi juga pro-pertumbuhan, pro-anak muda, dan melahirkan suasana demokrasi yang sejuk dengan mengutamakan gotong royong tanpa menghilangkan kekritisan," ucap Sultan.

Ia menambahkan, esensi utama dari Green Democracy adalah menciptakan keseimbangan yang solid antara laju akselerasi perekonomian dengan daya dukung lingkungan hidup, sehingga bonus demografi menuju Indonesia Emas tidak berubah menjadi beban, melainkan menjadi aset strategis bangsa.