Pemprov DKI Jakarta Berencana Menerbitkan Obligasi Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan skema penerbitan obligasi daerah senilai total Rp5,62 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Rencana pembiayaan utang ini masih menunggu keputusan dan arahan resmi dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah membahas rencana tersebut bersama Menteri Keuangan di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan, pihak pemerintah daerah akan patuh terhadap apa pun regulasi dan keputusan akhir yang dikeluarkan kementerian terkait.

"Mengenai obligasi, saya menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa Pemprov DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti keputusan pemerintah pusat. Apa pun putusannya, kami akan mengikutinya," ujar Pramono dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Kamis, 29 Oktober 2026.

Rencana penerbitan obligasi ini melonjak dari target awal yang semula dirancang sebesar Rp3,5 triliun. Dalam skema teranyar, emisi obligasi direncanakan terbagi dalam dua tahap, yakni sebesar Rp4,24 triliun pada 2027 dan Rp1,38 triliun pada 2028.

Dana hasil obligasi ini diproyeksikan untuk membiayai sepuluh proyek tahun jamak (multi-years). Proyek prioritas tersebut antara lain pembangunan LRT Fase 1C rute Manggarai–Dukuh Atas, fasilitas rumah sakit dan sekolah baru, pembangunan rumah susun, serta pembuatan embung dan polder pengendali banjir.

Kendati membuka peluang percepatan proyek, instrumen obligasi menuntut tata kelola fiskal yang ketat. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87 Tahun 2024, penerbitan utang daerah wajib mengantongi persetujuan DPRD dan pemerintah pusat, serta memenuhi rasio kemampuan membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.
 

Baca Juga :

Pramono Berterima Kasih Mahasiswa dan Aparat Jaga Fasilitas Publik saat Penyampaian Aspirasi

Tantangan keuangan daerah saat ini juga tengah menjadi perhatian legislatif. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, sempat menyampaikan penundaan pembahasan rancangan anggaran daerah karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) pusat yang berpotensi memicu defisit Rp641,66 miliar, di samping belum adanya kejelasan skema obligasi.

Sebagai langkah antisipasi apabila izin obligasi tidak terbit, Pemprov DKI mulai menyiapkan alternatif pembiayaan lain, salah satunya melalui skema pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Mengingat obligasi daerah tidak memperoleh jaminan otomatis dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab penuh atas pelunasan pokok dan bunga utang kepada investor. Oleh karena itu, transparansi penggunaan anggaran dinilai mutlak agar beban kewajiban utang di masa mendatang tidak mengorbankan alokasi belanja untuk layanan dasar warga ibu kota.