Melihat Kesiapan Capres-Cawapres Jelang Adu Visi Hukum & HAM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 11 panelis yang bakal menyusun pertanyaan pada debat calon presiden (capres) perdana. Mereka terdiri dari akademisi di bidang politik dan hukum. Bagaimana kesiapan capres-cawapres menghadapi debat perdana?

Anggota Timnas AMIN Taufik Basari mengungkap isu penegakkan hukum menjadi isu yang sehari-hari dibahas oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terlebih, pasangan AMIN selama kampanye Pilpres 2024 memiliki kegiatan bertajuk 'Desak Anies'.

'Desak Anies' adalah kegiatan pasangan AMIN yang menawarkan diri diuji oleh kaum muda dan mahasiswa. Penegakkan hukum menjadi salah satu yangvpaling banyak dikritisi. 

"Yang paling penting adalah dari pasangan AMIN ini, kita menginginkan agar penegakkan hukum berjalan secara profesional, tanpa intervensi untuk kepentingan kekuasaan," kata Taufik dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Minggu, 10 Desember 2023. 

AMIN ingin lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi lembaga penegak hukum yang berjalan secara profesional. Segala bentuk kepentingan tak boleh ikut campur dalam proses penegakkan hukum.

Sementara itu, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Wihadi Wiyanto menuturkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo dalam penegakkan hukum. Selain melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan menyempurnakannya.

"Kita melihat bahwa harus ada suatu perhatian khusus bahwa penegakkan hukum harus mempunyai peran kepada masyarakat. Artinya, mempunyai keberpihakkan kepada masyarakat," ungkap Wihadi.

Prabowo-Gibran akan mendorong penegakkan hukum di Indonesia menjadi lebih baik, serta menyempurnakan hal yang belum bisa diselesaikan pemerintahan Joko Widodo saat ini.

"Impian kita, hukum ini bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi merupakan kesetaraan. Karena kita tahu bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam penegakkan hukum," tegas Wihadi.

Di sisi lain, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy memiliki catatan penting soal penegakkan hukum saat ini. Ia menilai penegakkan hukum di era pemerintahan Joko Widodo merupakan suatu kemunduran demokrasi.

"Ada beberapa kasus yang sedang kita dampingi salah satunya Mas Aiman Witjaksono dan Mas Butet yang dilarang berbicara politik di dalam panggung budayanya dia," ucap Ronny. 

Tim Ganjar-Mahfud berkomitmen membangun sistem hukum yang berkeadilan. Perwujudan sistem hukum nasional yang bersih, berkeadilan, progresif dan menjamin rasa aman dari hak asasi manusia. 

"Ini sudah tertuang dalam visi misi kita," ujar Ronny.

Penegakkan hukum, kata Ronny, merupakan poin paling penting yang disampaikan pasangan Ganjar-Mahfud. Sebab, pondasi sebuah negara maju adalah hukum. Ganjar-Mahfud ingin Indonesia menjadi negara maju.