Tahapan pemilu terus berjalan. Namun, di tengah berjalannya tahapan itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu justru terus 'digoyang' berbagai masalah. Yang terbaru, putusan Bawaslu menangkan gugatan kedua Partai Prima dan mengharuskan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan menuai polemik.
Selanjutnya, kritikan datang langsung dari DPR RI. Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan Bawaslu membuat ketidakpastian dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Padahal sebelumnya pada Oktober 2022 lalu, Bawaslu menolak gugatan Partai Prima soal sengketa pemilu.
Anggota Komisi II lainnya, Guspardi Gaus juga menilai jika putusan Bawaslu hanya mengulur-ulur proses tahapan pemilu. Meski begitu, KPU RI menegaskan jika seluruh persoalan ini tidak akan menghambat jalannya tahapan pemilu.
Selama tahapan pemilu dibuka, KPU sudah menerima 48 gugatan yang dilayangkan oleh beberapa Parpol ke sejumlah lembaga peradilan.
Terpaan masalah lainnya juga langsung menyasar kepada Ketua KPU dan anggota KPU. Pada 22 Desember 2022 lalu, Ketua KPU RI Hasyim Ashari dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelecehan seksual kepada Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni.
Hasnaeni sempat mencabut laporannya. Namun, kembali melaporkan ke DKPP pada 17 Januari 2023. Hasyim juga sudah menajalani sidang kode etik atas kasus ini.
Tak sampai disitu, Komisioner KPU RI, Idham Holik juga dilaporkan ke DKPP bersama 9 Anggota KPUD atas dugaan intimidasi petugas KPU Daerah. Hasyim juga dilaporkan ke DKPP atas pernyataannya tentang kemungkinan penundaan pemilu.
KPU kembali digugat Partai Prima tentang verifikasi partai peserta pemilu 2024. PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima dan meminta kepada KPU agar pemilu ditunda. Tak terima atas putusan itu, KPU mengajukan banding.
Partai Prima juga menang di Bawaslu dalam gugatannya yang kedua. Menangnya Partai Prima memberikan kesempatan mereka untuk melengkapi verifikasi administrasi perbaikan.
