Wakil Ketua MPR Sebut Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Perlu Dikaji Ulang

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti sejumlah permasalahan yang timbul pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Pihaknya meminta untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. 

"Menurut saya pemerintah tidak usah ragu, tarik kembali kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan," kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.  

Menurut Muzani kebijakan zonasi PPDB sebenarnya memiliki tujuan awal yang baik untuk pemerataan sekolah favorit. Namun pada praktiknya justru menimbulkan persoalan.

Persoalan itu meliputi tidak adanya sekolah negeri di suatu wilayah, siswa titipan dari zona yang tidak sesuai ketentuan, siswa berprestasi yang terkendala persyaratan usia. Bahkan sampai pada kasus manipulasi data.

Muzani juga menilai pada kenyataannya, pemerataan sekolah favorit belum berjalan karena tidak ditunjang dengan perbaikan sarana prasarana. Ia berpendapat perlu dilakukan evaluasi dan 
penyempurnaan soal kebijakan zonasi PPDB.