NEWSTICKER

Masa Jabatan Hakim MK Diubah, Anwar Usman 'Mundur' dari Ketua MK

20 June 2022 18:11

Masa jabatan hakim konstitusi kini tidak lagi lima tahun, melainkan 15 tahun atau hingga hakim yang bersangkutan mencapai usia 70 tahun. Perubahan masa tugas hakim konstitusi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi masa jabatan hakim dan revisi UU 7/2022 tentang MK. 

Putusan atas uji materiil pasa 87 huruf b UU MK tersebut menyebabkan sembilan hakim konstitusi kini berada dalam masa transisi dari masa jabatan lima tahun menjadi 15 tahun atau hingga berusia 70 tahun. Implikasi putusan itu hakim MK yang sedang menjabat sebagai Ketua MK dan Wakil Ketua MK harus mundur karena aturannya dalam pasal 87 huruf a UU MK dibatalkan.

Meski demikian Anwar Usman dan Aswanto tetap sebagai hakim konstitusi hingga habis masa jabatannya sebagai hakim konstistusi. Bahkan di dalam amar putusan yang dibacakan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih,keduanya masih menjabat sebagai Ketua MK dan Waka MK agar tidak tidak menimbulkan persoalan dan dampak administratif atas putusan a quo selama masa transisi. 

Ketua dan Wakil Ketua MK masih bisa tetap menjabat hingga terpilih penjabat yang baru, sebagaimana amanat pasal 24C ayat 4 UUD 1945 "Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang".

Masa jabatan hakim konsitusi diatur dalam pasal 87 huruf b UU MK. Isinya berbunyi "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut UU ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun"  ini dinilai telah mempermanenkan hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai 15 tahun.

Pemohon uji materiil menilai seharusnya pasal 87 huruf b ditambahkan dengan frasa "apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 dari UU ini". Pasal 15 UU MK mengatur syarat lengkap menjadi hakim MK pada umumnya, seperti memiliki integritas, adil dan syarat lainnya.

"Pasal ini telah menutup hak konstitusional Pemohon memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan," demikian poin gugatan pemohon, dalam keterangan tertulis MK, Jumat, 17 Juni 2022.

Sedangkan mengenai masa jabatan Ketua MK dan Wakil MK diatur dalam pasal 87 huruf a UU MK. Isinya adalah: "Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan UU ini"